Jakarta – Gelontoran stimulus ekonomi yang menjadi andalan pemerintah dalam menyambut perayaan Imlek dan persiapan bulan suci Ramadan menuai beragam tanggapan. Meskipun diakui memberikan angin segar bagi perekonomian, efektivitas stimulus ini dinilai hanya bersifat sementara, ibarat oase di tengah gurun pasir. Akar permasalahan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih terletak pada harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, terutama komoditas pangan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Abdul Manap Pulungan, seorang peneliti dari Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, menyoroti bahwa tekanan inflasi, khususnya yang bersumber dari sektor pangan, menjadi tantangan utama yang menghambat pemulihan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. “Daya beli itu sifatnya sementara, sekali libas saja. Sulit untuk mengangkat daya beli masyarakat karena inflasi masih tinggi, khususnya inflasi makanan,” ungkap Pulungan kepada Liputan6.com, Senin (16/2/2026).
Pulungan menjelaskan bahwa inflasi yang dimaksud bersumber dari bahan makanan pokok yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, seperti beras dan komoditas pangan lainnya. Kenaikan harga pangan ini menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Dampaknya terasa signifikan karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Inflasi bahan makanan, seperti beras dan teman-temannya,” imbuhnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis komoditas, melainkan pada berbagai bahan pangan pokok yang saling berkaitan. Kondisi ini menciptakan efek domino yang semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Pulungan, lonjakan harga pangan bukan disebabkan oleh stok yang berlimpah, melainkan karena adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pasokan yang menurun sementara permintaan meningkat menjadi pemicu utama inflasi pangan. Peningkatan permintaan ini tidak hanya berasal dari kebutuhan konsumsi selama bulan Ramadan, tetapi juga dipengaruhi oleh program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Stok menurun karena demand naik. Bukan hanya untuk puasa, tapi juga untuk MBG,” jelasnya. MBG yang dimaksud kemungkinan merujuk pada program bantuan sosial atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun program ini bertujuan baik, namun dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan permintaan secara signifikan, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga jika tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan.
Meskipun demikian, Pulungan mengakui bahwa kebijakan stimulus pemerintah tetap diperlukan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Stimulus dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
“Tidak keliru. Tapi stimulus itu hanya mampu menjaga agar kelas bawah tetap bisa berkonsumsi,” ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa stimulus lebih berfungsi sebagai jaring pengaman sosial daripada sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Stimulus hanya mampu mempertahankan tingkat konsumsi minimum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun tidak mampu mendorong peningkatan daya beli secara signifikan.
Ke depan, Pulungan berharap pemerintah dapat fokus pada langkah-langkah yang lebih strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai, masyarakat akan memiliki sumber pendapatan yang stabil dan mampu meningkatkan daya beli mereka.
“Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja, karena itu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” pungkasnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya investasi dalam sektor riil dan pengembangan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Penciptaan lapangan kerja bukan hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah inflasi pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
-
Stabilisasi Pasokan Pangan: Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan yang cukup dan stabil dengan meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki sistem distribusi, dan mengendalikan impor.
-
Pengendalian Harga: Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga pangan dan mengambil tindakan tegas terhadap spekulan dan penimbun yang memainkan harga.
-
Peningkatan Produktivitas Pertanian: Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti penyediaan bibit unggul, pupuk bersubsidi, dan teknologi pertanian modern.
-
Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan, dan jembatan, untuk memudahkan transportasi dan distribusi hasil pertanian.
-
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja: Pemerintah perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja dan memperoleh pendapatan yang lebih baik.
-
Peningkatan Akses ke Modal: Pemerintah perlu memberikan kemudahan akses ke modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan menciptakan lapangan kerja.
-
Peningkatan Investasi: Pemerintah perlu menarik investasi dalam sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga perlu melakukan reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing ekonomi. Reformasi struktural meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan efisiensi birokrasi, dan pemberantasan korupsi.
Dengan mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan, pemerintah dapat mengatasi masalah inflasi pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dapat menjadi lebih efektif jika diimbangi dengan langkah-langkah strategis untuk mengatasi akar permasalahan daya beli masyarakat. Dengan demikian, stimulus tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penting untuk diingat bahwa masalah daya beli masyarakat adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan masalah ini secara instan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi peningkatan daya beli masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
