Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan tegas menyerukan pembatalan rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pengadaan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang akan menggunakan mobil-mobil tersebut untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). HIPMI menekankan pentingnya memprioritaskan produk dalam negeri guna mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian Indonesia.
Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menyampaikan keprihatinannya mengenai rencana impor besar-besaran ini. Menurutnya, meskipun bantuan mobil operasional dapat memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik di tingkat desa, impor Completely Built Up (CBU) dalam skala besar berpotensi merugikan industri manufaktur dalam negeri.
"Kami memandang bahwa rencana pengadaan kendaraan operasional melalui skema impor CBU perlu ditinjau kembali secara komprehensif," tegas Anggawira. Ia menambahkan bahwa dengan dana sekitar Rp 24 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan ini, dampak yang ditimbulkan oleh impor mobil India dapat signifikan bagi industri otomotif nasional.
HIPMI berpendapat bahwa pola impor CBU akan mengalihkan sebagian besar nilai tambah ke luar negeri. Sebaliknya, skema perakitan lokal melalui Completely Knocked Down (CKD) atau pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi perekonomian nasional. Langkah ini akan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok industri komponen, serta meningkatkan kapasitas tenaga kerja terampil di Indonesia.
Lebih lanjut, Anggawira menjelaskan bahwa dengan tingkat kandungan lokal (TKDN) sebesar 40-60 persen, belanja pemerintah dalam program ini berpotensi menjadi pengungkit aktivitas produksi domestik. Hal ini akan memberikan efek ganda terhadap sektor industri pendukung seperti baja, sistem kelistrikan, ban, kaca, logistik, hingga jasa perawatan kendaraan.
Mendorong Industrialisasi Nasional Melalui Koperasi Desa
HIPMI meyakini bahwa KDKMP seharusnya berperan aktif dalam meningkatkan utilisasi industri di Tanah Air. Hal ini dapat dicapai dengan menyerap kendaraan lokal, sehingga program ini tidak hanya menyediakan armada logistik desa, tetapi juga menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional yang lebih luas.
"Saya menilai bahwa program KDMP seharusnya tidak berhenti pada penyediaan armada logistik desa semata, tetapi dapat diarahkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional yang lebih luas," ujar Anggawira.
HIPMI mendorong agar skema pengadaan mengedepankan kewajiban investasi fasilitas perakitan di dalam negeri, transfer teknologi, serta peningkatan TKDN secara bertahap. Keputusan mengenai impor atau produksi lokal bukan hanya persoalan kecepatan pengadaan, tetapi juga menyangkut arah pembentukan kapasitas industri nasional dalam jangka panjang.
"Oleh karena itu, HIPMI mendorong agar implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan industri otomotif nasional yang berkelanjutan," imbuhnya.
Meninjau Kembali Keputusan Impor untuk Kepentingan Nasional
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara telah memulai impor 105.000 unit mobil pikap dari dua produsen di India, yaitu Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) dan Tata Motors Limited. Mahindra akan mengirimkan 35.000 unit mobil Single-Cab Scorpio Pik Up, sementara Tata Motors akan memasok 70.000 unit mobil.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi bahwa proses impor telah berjalan. CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd., Nalinikanth Gollagunta, menyatakan dukungannya terhadap perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pengadaan kendaraan untuk operasional.
"Kami menantikan kemitraan ini dan untuk mendukung Koperasi Indonesia melalui kerja sama kami dengan Agrinas Pangan Nusantara," ujar Nalinikanth. Ia menambahkan bahwa Scorpio Pik Up dirancang untuk beroperasi dalam kondisi berat sekaligus menjaga biaya operasional tetap minimal.
Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia, Asif Shamim, juga menyambut baik pesanan puluhan ribu kendaraan tersebut. "Pesanan ini mencerminkan terus meningkatnya penerimaan kendaraan komersial asal India di pasar internasional serta kepercayaan pelanggan terhadap kemampuannya untuk beroperasi secara andal di berbagai kondisi," kata Asif.
Namun, HIPMI berpendapat bahwa keputusan impor ini perlu ditinjau kembali secara mendalam. Meskipun pengadaan mobil impor dapat memenuhi kebutuhan operasional KDKMP dalam waktu singkat, dampaknya terhadap industri otomotif nasional dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan perlu dipertimbangkan dengan seksama.
Prioritaskan Industri Dalam Negeri untuk Kesejahteraan Bersama
HIPMI menyerukan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memprioritaskan industri otomotif dalam negeri dalam pengadaan kendaraan operasional KDKMP. Dengan memberikan kesempatan kepada produsen lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Selain itu, HIPMI juga mendorong agar pemerintah memberikan insentif dan dukungan kepada produsen otomotif lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian subsidi, pelatihan tenaga kerja, pengembangan teknologi, dan kemudahan perizinan.
Dengan memprioritaskan industri dalam negeri, Indonesia dapat mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. HIPMI yakin bahwa KDKMP dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, asalkan didukung oleh kebijakan yang tepat dan berpihak pada kepentingan nasional.
Sebagai organisasi yang mewadahi pengusaha muda Indonesia, HIPMI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. HIPMI siap bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.
Dengan mempertimbangkan semua aspek, HIPMI berharap agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang bijak dan berpihak pada kepentingan nasional dalam pengadaan kendaraan operasional KDKMP. Prioritaskan industri dalam negeri, ciptakan lapangan kerja, dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itulah kunci untuk membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
