Jakarta – Di tengah polemik yang berkembang terkait rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan komitmennya untuk sepenuhnya patuh pada keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan, Joao menyatakan kesiapannya untuk membatalkan impor tersebut, meskipun konsekuensi bisnis yang mungkin timbul, demi kepentingan rakyat dan negara.
Pernyataan tegas ini disampaikan Joao dalam konferensi pers yang digelar di Menara Yodya, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Joao menyadari bahwa rencana impor ini telah menuai berbagai reaksi, termasuk penundaan yang diminta oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air.
"Saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat tanpa sedikitpun saya ragu-ragu," ujar Joao dengan nada mantap. "Kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier, itulah tanggung jawab saya."
Joao menjelaskan bahwa proses impor mobil pikap dari India sebenarnya sudah berjalan. Bahkan, beberapa unit dikabarkan telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, Joao menegaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara akan mengikuti arahan dari pemerintah dan DPR, yang dianggapnya sebagai representasi suara rakyat.
"Kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR dimana mereka mewakili rakyat jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai," tegasnya.
Pernyataan ini mengindikasikan kesediaan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengorbankan kepentingan bisnis demi mematuhi keputusan negara. Joao bahkan secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menanggung segala risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul akibat pembatalan impor, termasuk potensi denda yang mungkin ditagihkan oleh pihak supplier.
"Jadi apapun risikonya itu konsekuensi yang harus saya ambil dan saya harus berdiri di depan bertanggung jawab terhadap langkah saya ini, termasuk kalau ada denda," kata Joao dengan penuh tanggung jawab.
Komitmen Joao untuk memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan bisnis patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara, sebagai perusahaan BUMN, memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mendukung kebijakan pemerintah dan mendengarkan aspirasi rakyat.
Rencana Pertemuan dengan Wakil Ketua DPR
Sebagai bentuk transparansi dan itikad baik, Joao Angelo De Sousa Mota berencana untuk menemui Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan langsung mengenai rencana impor mobil pikap dari India, sekaligus merespons permintaan penundaan yang sebelumnya disampaikan oleh Dasco.
Joao berharap melalui pertemuan ini, Dasco dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan memahami latar belakang serta tujuan dari rencana impor ini. Joao menyadari bahwa selama ini Dasco mungkin hanya mendapatkan informasi dari satu sisi, sehingga pertemuan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap dan akurat.
"Saya akan memintakan waktu kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi," kata Joao. "Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau dan saya pasti loyal, setia dan taat itu 100%."
Rencana pertemuan ini menunjukkan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara menghargai pandangan dan masukan dari DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat. Joao berharap melalui dialog yang konstruktif, dapat dicapai kesepahaman dan solusi yang terbaik bagi semua pihak.
Tidak Mengindahkan Penolakan Pihak Tertentu
Meskipun menghadapi penolakan dari beberapa pihak, Joao menegaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari individu atau kelompok tertentu. Joao menegaskan bahwa perusahaannya hanya akan patuh pada perintah negara dan mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
"Kami hanya setia kepada negara dan rakyat tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," tegas Joao. "Selama negara berpihak mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko tadi saya sudah sampaikan."
Pernyataan ini menunjukkan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan sesaat. Joao menegaskan bahwa perusahaannya akan terus berpegang pada komitmen untuk melayani kepentingan negara dan rakyat, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.
Tanggapan Kementerian Koperasi
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, turut memberikan tanggapan terkait pengadaan 105.000 unit mobil pikap dari India. Ferry menjelaskan bahwa proses pengadaan tersebut saat ini ditunda terlebih dahulu.
Ferry juga menegaskan bahwa kewenangan terkait impor mobil pikap tersebut bukan berada di Kementerian Koperasi. Meskipun mobil-mobil tersebut rencananya akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), namun proses pengadaan dan impornya menjadi tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara.
"Kemarin sudah diputuskan, itu bukan wewenangnya Kementerian Koperasi," kata Ferry.
Pernyataan Ferry ini mengklarifikasi bahwa Kementerian Koperasi tidak memiliki peran langsung dalam proses impor mobil pikap dari India. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara memiliki tanggung jawab penuh atas pengadaan dan impor tersebut.
Implikasi dan Perspektif
Rencana impor mobil pikap dari India ini memang menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi impor dalam jumlah yang besar, sementara yang lain khawatir akan dampaknya terhadap industri otomotif dalam negeri.
Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa impor mobil pikap dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian dan UMKM, terutama di daerah-daerah terpencil. Mobil pikap dapat digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, barang dagangan, dan kebutuhan lainnya, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal.
Terlepas dari pro dan kontra yang ada, komitmen PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan bisnis patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan BUMN dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dan melayani kepentingan rakyat.
Keputusan akhir mengenai kelanjutan atau pembatalan impor mobil pikap dari India ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan DPR. Diharapkan, keputusan yang diambil akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan nasional, dampaknya terhadap industri dalam negeri, dan manfaatnya bagi masyarakat luas.
Dalam situasi yang kompleks dan dinamis ini, penting bagi semua pihak untuk bersikap bijak dan objektif. Dialog dan komunikasi yang konstruktif perlu terus dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Yang terpenting, kepentingan rakyat dan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Dengan komitmen dan kerja sama yang baik dari semua pihak, diharapkan polemik terkait impor mobil pikap dari India ini dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara.
