Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai potensi dampak konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurut JK, eskalasi permusuhan ini dapat memicu lonjakan harga minyak dunia dan bahkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global.
JK, yang dikenal dengan pengalamannya yang luas dalam bidang ekonomi dan pemerintahan, menekankan bahwa dampak langsung dari konflik ini adalah kenaikan harga minyak. "Tentu harga minyak naik. Pasti, itu pertama," ujarnya, mengutip laporan Antara pada Senin, 2 Maret 2026. Proyeksi ini didasarkan pada potensi terganggunya akses impor minyak dari Timur Tengah, khususnya yang melewati wilayah Iran.
Alasan di balik kekhawatiran ini adalah peran strategis Iran dalam jalur distribusi minyak global. Sebagai negara produsen minyak utama dan lokasinya yang strategis di dekat Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menghubungkan produsen minyak Timur Tengah dengan pasar dunia, setiap gangguan di Iran dapat berdampak signifikan pada pasokan minyak global. Jika konflik memanas dan mengganggu produksi atau ekspor minyak Iran, atau bahkan menutup Selat Hormuz, harga minyak dunia diperkirakan akan melonjak tajam.
Lebih lanjut, JK menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor minyak dari Timur Tengah menjadikan negara ini sangat rentan terhadap dampak konflik tersebut. "Ya kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah karena kita kekurangan. Sekarang pasti stop. Jadi, ekonomi kita akan terkena di situ," katanya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, memiliki kebutuhan energi yang besar. Meskipun Indonesia juga merupakan produsen minyak, produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan, sehingga impor menjadi solusi untuk menutupi kekurangan tersebut.
Menurut JK, terhentinya pasokan minyak dari Timur Tengah, khususnya dari Iran, dapat menyebabkan kelangkaan BBM di Indonesia. Ia mengkhawatirkan bahwa Iran, sebagai respons terhadap serangan AS dan Israel, dapat menyerang negara-negara di sekitarnya yang memiliki pangkalan militer Amerika, seperti Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). "Iran menyerang Kuwait, Doha (Qatar, red.), dan Dubai (UEA, red.) karena di situ ada pangkalan Amerika. Efeknya ke negara itu. Nah itu yang akan terjadi semua. Satu hari ini kelihatan belum terasa, tetapi satu minggu akan terasa," ujarnya.
Serangan terhadap negara-negara tersebut tidak hanya akan mengganggu pasokan minyak dari negara-negara tersebut, tetapi juga akan meningkatkan risiko bagi kapal-kapal tanker yang melintasi wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan semakin memperburuk krisis pasokan minyak global.
Oleh karena itu, JK mengingatkan pemerintah Indonesia untuk bertindak cepat dan mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari konflik tersebut. Ia menekankan bahwa persediaan BBM Indonesia saat ini hanya cukup untuk sekitar tiga minggu. "Rata-rata persediaan kita tiga minggu. Jadi, setelah itu mungkin masih ada di Singapura. Akan tetapi, suplai dari Saudi, Iran, ataupun Kuwait itu sekarang pasti terputus," katanya.
Pernyataan JK ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Potensi krisis BBM dapat memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari kenaikan harga barang dan jasa, hingga gangguan terhadap aktivitas industri dan transportasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengamankan pasokan energi, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan efisiensi energi.
Langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah Indonesia untuk menghadapi potensi krisis BBM:
-
Diversifikasi Sumber Impor: Pemerintah perlu mencari sumber impor minyak alternatif selain Timur Tengah. Negara-negara seperti Rusia, Afrika Barat, dan Amerika Latin dapat menjadi opsi untuk diversifikasi pasokan.
-
Peningkatan Produksi Dalam Negeri: Pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi minyak dalam negeri dengan memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan minyak dan gas, serta melakukan eksplorasi di wilayah-wilayah baru.
-
Pengembangan Energi Terbarukan: Pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
-
Efisiensi Energi: Pemerintah perlu mendorong efisiensi energi di semua sektor, mulai dari industri, transportasi, hingga rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi hemat energi, kampanye kesadaran publik, dan regulasi yang mendukung efisiensi energi.
-
Penguatan Cadangan Strategis: Pemerintah perlu meningkatkan cadangan strategis BBM untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Cadangan strategis ini harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama beberapa bulan.
-
Diplomasi Aktif: Pemerintah perlu berperan aktif dalam diplomasi internasional untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan memastikan stabilitas pasokan energi global.
-
Komunikasi Publik yang Efektif: Pemerintah perlu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat mengenai situasi energi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi potensi krisis. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya penghematan energi.
Selain langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengurangi dampak potensi krisis BBM. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain:
- Menggunakan transportasi publik atau sepeda untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
- Menghemat penggunaan listrik di rumah dan di tempat kerja.
- Mendukung penggunaan energi terbarukan.
- Berpartisipasi dalam kampanye penghematan energi.
Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap potensi krisis BBM dan membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Pernyataan Jusuf Kalla ini menjadi pengingat penting akan pentingnya kesiapsiagaan dan tindakan proaktif dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global yang kompleks. Krisis energi bukan hanya ancaman bagi perekonomian, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penanganan masalah energi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
