Jakarta – Di tengah upaya peningkatan kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), Indonesia menegaskan komitmennya terhadap prinsip ekonomi bebas aktif dalam pengelolaan sumber daya mineral kritikal, termasuk nikel dan logam tanah jarang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan penegasan ini, menekankan bahwa Indonesia akan terus memberikan kesempatan yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika Serikat, untuk berinvestasi di sektor strategis ini dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
Penegasan ini penting untuk mengklarifikasi arah kebijakan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya, terutama di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks. Mineral kritikal, seperti nikel dan logam tanah jarang, memegang peranan vital dalam transisi energi global dan pengembangan teknologi tinggi. Permintaan akan mineral-mineral ini terus meningkat seiring dengan upaya dunia untuk mengurangi emisi karbon dan mengembangkan energi terbarukan.
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global mineral kritikal. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan pemurnian mineral di dalam negeri sebelum diekspor.
Dalam konteks kerja sama dengan Amerika Serikat, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa prinsip ekonomi bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan berbagai negara, tanpa terikat pada satu kekuatan tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang menekankan kemandirian dan kontribusi aktif dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia.
“Bahwa Indonesia menganut asas politik bebas aktif dalam konteks pergaulan diplomasi luar negeri, tapi juga Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia khususnya di mineral kritikal,” ujar Bahlil dalam acara Implementasi Teknis Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS, Jumat (20/2/2026). Pernyataan ini secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia membuka pintu bagi investasi asing di sektor mineral kritikal, termasuk dari Amerika Serikat, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa kerja sama investasi dengan Amerika Serikat tidak berarti Indonesia akan melonggarkan kebijakan hilirisasi dan kembali mengekspor bahan mentah. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mewajibkan proses pemurnian mineral dilakukan di dalam negeri sebelum diekspor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya alamnya dan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain.
“Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi,” kata Bahlil. Penjelasan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan mineral kritikal.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa investasi di sektor mineral kritikal membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang canggih. Oleh karena itu, pemerintah siap memfasilitasi investor yang ingin membangun fasilitas pemurnian atau smelter di Indonesia, termasuk untuk komoditas nikel dan mineral kritikal lainnya. Fasilitasi ini dapat berupa pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur.
Pendekatan serupa telah diterapkan sebelumnya dalam proyek-proyek besar seperti yang dilakukan oleh Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter tembaga. Pemerintah memberikan dukungan dan insentif yang diperlukan untuk memastikan proyek tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia.
Keberhasilan hilirisasi mineral kritikal di Indonesia akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Selain meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, hilirisasi juga akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pengembangan industri manufaktur berbasis mineral. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara industri maju yang memiliki daya saing global.
Namun, tantangan dalam hilirisasi mineral kritikal juga tidak sedikit. Selain membutuhkan investasi yang besar dan teknologi yang canggih, hilirisasi juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan regulasi yang jelas dan konsisten. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui berbagai kebijakan dan program.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lingkungan dalam pengelolaan mineral kritikal. Pertambangan dan pengolahan mineral dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan dan pengolahan mineral dilakukan sesuai dengan standar lingkungan yang ketat dan berkelanjutan.
Dalam konteks kerja sama dengan Amerika Serikat, Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di sektor mineral kritikal. Kerja sama ini dapat mencakup transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur. Dengan demikian, Indonesia dapat mempercepat proses hilirisasi dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.
Kesimpulannya, Indonesia tetap berpegang pada prinsip ekonomi bebas aktif dalam pengelolaan mineral kritikal di tengah upaya peningkatan kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua negara untuk berinvestasi di sektor ini, dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan menjaga kepentingan nasional. Kebijakan hilirisasi tetap menjadi prioritas utama, dan pemerintah siap memfasilitasi investor yang ingin membangun fasilitas pemurnian di Indonesia. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan, mineral kritikal dapat menjadi sumber kemakmuran bagi Indonesia dan berkontribusi pada transisi energi global.
